Menjadi Tersangka KPK, Bupati Kuansing Riau, Menuntut Firli Bahuri dan Kelompoknya
Ilustarsi Pengawalan Tersangka Kurupsi.(Merdeka/Reka)

Menjadi Tersangka KPK, Bupati Kuansing Riau, Menuntut Firli Bahuri dan Kelompoknya

Bupati Andi Putra Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Ia mempertanyakan jalannya penyidikan kasus suap perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang menjadikannya tersangka.

Mengutip dari Sistem Informasi Penyidikan Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Andi mengajukan permohonan sidang pendahuluan pada Rabu, 10 November 2021. Permohonan tersebut didaftarkan dengan nomor perkara: 114/Pid.Pra/2021/PN JKT. .sel.

Dalam permohonannya, Andi meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan KPK menghentikan penyidikan dugaan suap perpanjangan izin pengusahaan sawit. Pasalnya, mereka menilai penyidikan yang dilakukan oleh Republik Rakyat Demokratik Korea tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan Berita Acara Perkara Tipikor No. LKTPK 32/Lid.02.00/22/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik 77/DIK, memerintahkan kepada terdakwa [KPK] untuk menghentikan penyidikan. dari pemohon. Saya lakukan. 19 Oktober 2021, 19 Januari 2021,” tulis petit point keempat.

Lihat juga:

Komisaris Perusahaan Kelapa Sawit Kuansing Franky Widjaja, disurvei KPK
Andi juga mengangkat isu penyitaan paksa oleh penyidik ​​KPK dalam aplikasi tersebut. Dia meminta agar barang-barang yang disita segera dikembalikan. Isu penahanan paksa juga diangkat.

Permohonan berbunyi: “Segera setelah putusan ini dibacakan, terdakwa diperintahkan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, dan segala keputusan atau keputusan lebih lanjut yang dibuat oleh terdakwa sehubungan dengan putusan terdakwa terhadap pemohon adalah batal demi hukum. .”

“Kami memerintahkan kepada terdakwa untuk mengembalikan martabat pemohon, dan menghukum terdakwa untuk membayar biaya litigasi yang timbul dalam kasus status quo,” katanya.

Sementara itu, KPK menegaskan akan menghadapi tuntutan hukum. KPK menilai proses hukum terhadap Andi telah dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Artikel Menarik Lainnya :  Majelis KPK bantah pemberitaan Novel Lili Pintauli

“KPK pasti siap menghadapi ini,” kata Plt. Juru Bicara Penegakan KPK, Ali Fikri, Senin (22/11).

Check Also

Membobol Dukcapil Daerah, Untuk Kartu Prakerja, 4 Tersangka Dapat Rp 18 Miliar

Membobol Dukcapil Daerah, Untuk Kartu Prakerja, 4 Tersangka Dapat Rp 18 Miliar

Serikat penipu menggunakan data populasi secara ilegal untuk berpartisipasi dalam kartu prakerja. Dalam sebulan, keuntungannya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *