Sri Mulyani memastikan tidak semua ruang kantor akan dikenakan pajak
Menteri Keuangan/Sri Mulyani.(Tempo/Reka)

Sri Mulyani memastikan tidak semua ruang kantor akan dikenakan pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membantah rumor bahwa pihaknya akan memungut pajak dari seluruh ruang kantor yang diberikan kepada karyawan.

“Sekarang semua ruang kantor kena pajak,” katanya, “tapi ini salah,” katanya, Jumat (19 November) dalam sosialisasi awal undang-undang PLTA.

Dia menjelaskan, tidak semua ruang kantor akan dikenakan pajak. Barang yang dimaksud bisa berupa laptop, handphone, makanan dan minuman, yang tidak akan dikenakan pajak penghasilan pribadi (PPh) bagi pegawai.

“Kalau pekerja mendapatkan komputer laptop atau uang makan, apakah benar-benar dikenakan pajak? Ini tidak terjadi, ”katanya.

Pajak atas alam atau ruang kantor yang disediakan oleh perusahaan baru akan berlaku untuk eksekutif perusahaan, salah satunya adalah chief executive officer (CEO), katanya.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia mengatakan bahwa manajemen senior di sebuah perusahaan biasanya menerima tunjangan tambahan, atau serangkaian fasilitas, yang jauh lebih besar daripada karyawan mereka.

“Jadi, kami hanya akan memberikan batasan tertentu. Kalau CEO adalah side benefit, side benefit biasanya sangat tinggi,” jelasnya.

Sri Mulyani mengatakan, kebijakan ini dilakukan untuk menegakkan keadilan dan harus dikenakan pajak. Dalam paparannya, pajak karyawan dalam bentuk natura dapat dibiayai oleh pemberi kerja atau perusahaan.

Ini berarti bahwa beberapa ruang kantor yang diberikan kepada karyawan tidak akan dikenakan pajak penghasilan dan tidak akan termasuk dalam pajak natura.

Pajak alam mulai berlaku setelah Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Tidak hanya dalam bentuk natura, peraturan ini juga memuat item pajak baru seperti pajak karbon dan program pengampunan pajak volume 2.

Artikel Menarik Lainnya :  Hutang Menggunung 128 T, Rentetan "Masalah " Garuda Indonesia

Check Also

BI : Transaksi QRIS Naik 163% Menjadi Rp2,3 T

BI : Transaksi QRIS Naik 163% Menjadi Rp2,3 T

Bank Indonesia (BI) Retno Ponco Windarti, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, mengatakan transaksi QRIS meningkat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *