Modus kooperatif mempraktekkan pinjaman penuh tipu daya
Ilustrasi Penutupan Koperasi.(Solopos/Reka)

Modus kooperatif mempraktekkan pinjaman penuh tipu daya

Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menemukan 16 koperasi simpan pinjam memiliki alamat kantor yang sama. Diindikasikan bahwa koperasi tersebut melakukan kegiatan pinjam meminjam uang secara online (pinjam-meminjam).

Deputi Bidang Koperasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Ahmad Zabadi mengungkapkan kekecewaannya karena semua koperasi tersebut melanggar aturan main yang berlaku.

“Ini adalah tanda yang jelas bahwa telah terjadi pelanggaran. Bagaimana mungkin sebuah kantor dengan 16 koperasi melakukan hal yang sama, yaitu pinjaman dan tabungan. Ini praktik ilegal,” kata Zabadi dalam keterangan yang diterimanya, Kamis (18/11).

Menurut dia, diduga ada beberapa koperasi yang terdaftar dengan alamat yang sama. “Apalagi seperti ini, ketika ada 16 koperasi di satu alamat yang sama,” jelasnya.

Secara total, Kemenkop UKM berhasil melikuidasi 52 koperasi yang bergerak di bidang perkreditan. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah saat ini sedang mencari notaris yang telah mengotorisasi 52 koperasi.

Peristiwa itu terbongkar setelah Ahmad dan timnya menjenguk salah satu notaris pada Selasa (16/11). Dikatakannya, ekstradisi 52 badan hukum koperasi itu dilakukan dalam waktu satu tahun.

Temuan ini menunjukkan bahwa penerbitan koperasi dilakukan oleh oknum notaris yang sengaja menyisipkan berkas untuk membuat badan hukum koperasi. Notaris dan jajarannya diminta untuk memberikan informasi tambahan mengenai hal ini.

Ahmad menegaskan, pihaknya akan tegas menangani praktik kerja sama yang berkedok pinjaman ilegal. Praktik ini juga dinilai melanggar Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop) Nomor 15 Tahun 2015 tentang Simpan Pinjam Koperasi.

Artikel Menarik Lainnya :  BI : Transaksi QRIS Naik 163% Menjadi Rp2,3 T

“Saya kira ini harus kita tangani secara tegas dan tidak pandang bulu, karena ini praktik yang meresahkan masyarakat,” katanya.

Selain itu, dia mengaku tidak akan membenarkan argumentasi notaris yang tidak memahami aturan yang berlaku. Alasannya, notaris adalah seorang profesional

Check Also

BI : Transaksi QRIS Naik 163% Menjadi Rp2,3 T

BI : Transaksi QRIS Naik 163% Menjadi Rp2,3 T

Bank Indonesia (BI) Retno Ponco Windarti, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, mengatakan transaksi QRIS meningkat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *