Viani Resmi Tuntut PSI Rp1 Triliun Saya Tidak Mundur
Image source from cnnindonesia.com

Viani Resmi Tuntut PSI Rp1 Triliun : Saya Tidak Mundur

Anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi resmi menggugat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) senilai Rp 1 triliun.

Dia mengatakan dia tidak akan mundur selangkah dan meminta semua orang untuk membuktikan semua tuduhan di pengadilan.
Viani mengajukan gugatan terhadap PSI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor pendaftaran gugatan PN JKT.PST-102021KJM tertanggal 19 21 Oktober.

Ia menegaskan tudingan kenaikan tunjangan pensiun merupakan bentuk pencemaran nama baik yang tidak bisa ditolerir.

“Cedera karir saya, nama keluarga besar saya, termasuk warga DKI Jakarta. Menggembungkan break itu fitnah,” jelas Viani Limardi dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (20/10).

Menurut Viani, wajar jika dia ke pengadilan soal ini, karena dinilai merusak karir politiknya.

Dalam berkas terlampir, Viani Limardi menggugat DPP, DPD, dan DPD PSI senilai Rp 1 triliun.

Namun, Viani Limardi menyadari bahwa sebenarnya dia tidak ingin melakukan ini, tetapi tuduhan menggelembungkan dana pensiun sangat melukai perasaannya.

“Saya taat hukum. Saya akan memenuhi kewajiban saya. Sama halnya dengan hak. Sebagai warga negara, kita sama-sama tunduk pada hukum dan hukum yang berlaku,” imbuhnya.

“Saya tidak akan mundur selangkah. Ini berlaku untuk nama baik saya, karir politik dan keluarga saya. Kami akan membuktikannya di pengadilan. Semoga Tuhan beserta kita dan kebenaran bisa terungkap,” kata Viani.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) PSI sebelumnya telah memecat Viani dari jajaran pengurus dan pengurus.

Ketua DPP PSI Isyana Bagoesh Oka menyatakan, penjatuhan sanksi terhadap Viani merupakan proses yang panjang dan dilakukan sesuai prosedur internal partai.

Artikel Menarik Lainnya :  Indonesia Pemegang Presidensi G20 2022 : Apa Saja Manfaatnya?

Dia mengatakan bahwa tim pencari fakta juga terlibat dalam proses, bekerja siang dan malam untuk mengumpulkan intelijen dan intelijen yang relevan dari puluhan saksi.

“Keputusan untuk memberhentikan didasarkan pada objektivitas, bukan pada simpati atau ketidaksukaan pribadi. Ini bagian dari penilaian PSI terhadap seluruh anggota DPRD sesuai mekanisme internal partai,” kata Isyana dalam keterangan tertulis.

Check Also

PKB Ingatkan PAN Jangan Dikte Reshuffle Kabinet Jokowi

PKB Ingatkan PAN Jangan Dikte Reshuffle Kabinet Jokowi

Wakil Presiden Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengingatkan Partai Amanat Nasional (PAN) dan semua …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *