CATATAN JOKOWI BERUSIA 7 TAHUN Transformasi Jokowi, kepekaan semakin melemah
Image source from kompas.com

CATATAN JOKOWI BERUSIA 7 TAHUN Transformasi Jokowi, kepekaan semakin melemah

Sekitar 7.000 aparat desa mengepung Istana Merdeka, Jakarta, pada 27 Mei 2015. Saat itu, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menuntut Presiden Jokowi yang sudah dua tahun tidak menjabat, mempertimbangkan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Desa.
Ribuan aparat desa juga mengeluh karena sudah beberapa bulan tidak digaji. Sepuluh perwakilan demonstran diundang untuk bertemu dengan Jokowi di istana. Sementara itu, ribuan orang lainnya bermukim di depan Istana Merdeka.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam itu membuahkan hasil. Jokowi siap merevisi PP Desa. Janji itu ditepati sebulan kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Pada 2018, Jokowi juga menghadiri demonstrasi ribuan pengemudi ojek online. Saat itu, ribuan pengendara ojek melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Istana Merdeka Jakarta untuk menarik perhatian Jokowi.

Mereka meminta Jokowi agar perusahaan taksi online menaikkan tarif. Pengemudi juga meminta Jokowi mendesak perusahaan untuk memangkas pemotongan pendapatan.

Beberapa perwakilan Ojol diundang untuk memasuki istana. Usai pertemuan, Jokowi memerintahkan Menteri Perhubungan Budi Karje Sumadi untuk menetapkan batas bawah dan atas tarif taksi online bagi pengendara sepeda motor.

Di tahun ketujuh kepemimpinannya, kenangan indah Jokowi terhadap rakyat mulai memudar. Tak lama setelah memenangkan pemilihan presiden 2019, Jokowi menyetujui revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan (UU PKC).

Revisi UU PKC diyakini telah mengebiri lembaga antikorupsi, mulai dari perubahan staf hingga pembatasan operasional. Sejumlah elemen masyarakat yang dimotori oleh mahasiswa dan akademisi turun ke jalan.

#Reformasi telah menjadi tajuk aksi besar di sejumlah daerah. Gelombang aksi terus meningkat menjelang akhir tahun 2019. Namun, pemerintah dan DPR tetap mengesahkan UU PKC yang baru pada 17 September 2019.

Artikel Menarik Lainnya :  Pidato di KTT G20, Jokowi Ajak Penguatan Arsitektur Kesehatan Global

Demonstrasi semakin besar. Menanggapi hal itu, siloviki merespons dengan tindakan yang semakin represif. Lima mahasiswa tewas selama protes terhadap RUU PKC.

Mereka adalah Yusuf Kardawi dan Immavan Randi, mahasiswa Universitas Halu Oleo; Maulana Suryadi, pemuda dari Tanah Abang; dan dua siswa bernama Akbar Alamsiach dan Bagus Putra Mahendra.

Meskipun kehidupan anak-anak negara telah meninggal, UU PKC masih berlaku. Gelombang demonstrasi berangsur-angsur mereda dan menghilang setelah sejumlah ormas kemahasiswaan pergi.

Pada Oktober 2020, aspirasi rakyat kembali diabaikan Jokowi. Saat itu, masyarakat kembali turun ke jalan untuk menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja.

Para siswa mengumumkan bahwa mereka akan memfokuskan kegiatan mereka di Jakarta pada 8 Oktober 2020. Tiba-tiba, pemerintah dan DPR sepakat untuk mempercepat rapat mengambil keputusan. Omnibus law dicabut pada 5 Oktober 2020.

Berbagai pertemuan digelar di Istana Merdeka. Namun, sejak itu, polisi tidak lagi mengizinkan demonstrasi di depan istana.

Demonstrasi selalu berhenti di sekitar patung kuda. Saat itu, sudah ada pagar kawat, mobil dengan water canon dan ratusan polisi bersenjata lengkap siap siaga. Sejak itu, tidak ada yang diizinkan mendekati istana.

Bekerja dengan orang-orang
Jokowi muncul di hadapan orang-orang di pengadilan tiga kali. Dia dijerat pasal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah, kenaikan tarif BPJS Kesehatan, dan pemutusan internet di Papua dan Papua Barat.

Kelompok masyarakat bernama Gerakan Anti Asap Rokok (GAA) Kalimantan Tengah mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Palangkaray pada 16 Agustus 2016. Mereka menuntut Jokowi dan sejumlah menteri bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.

Jokowi selalu kalah di pengadilan. Pada 16 Juli 2019, Mahkamah Agung memvonis Jokowi melanggar hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

Artikel Menarik Lainnya :  Jokowi meminta agar startup jangan tinggalkan orang kecil

Momen yang sama terjadi ketika pemerintah meningkatkan kontribusinya ke BPJS Kesehatan karena kekurangan. Kebijakan ini digugat oleh Perhimpunan Pasien Dialisis Indonesia (KPCDI).

KPCDI mengkaji materi alinea 1 dan 2 pasal 34 Perpres 75/2019 tentang jaminan kesehatan bagi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga memutuskan iuran BPJS Kesehatan akan kembali ke tarif semula.

Meski begitu, pemerintah Jokowi tidak mengindahkan keputusan tersebut. Jokowi mengeluarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 untuk menaikkan tarif BPJS Kesehatan.

 

Check Also

PKB Ingatkan PAN Jangan Dikte Reshuffle Kabinet Jokowi

PKB Ingatkan PAN Jangan Dikte Reshuffle Kabinet Jokowi

Wakil Presiden Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengingatkan Partai Amanat Nasional (PAN) dan semua …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *