revisi uu ite

Revisi UU ITE dan UU Pemasyarakatan Masuk Prolegnas 2021

Rapat Kerja Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM pada Rabu(15/9/2021), menghasilkan beberapa keputusan terkait dengan prolegnas. Ada tiga usulan pemerintah terkait revisi undang-undang yang kemudian disetujui masuk dalam Program Legislasi Nasional. Salah satunya terkait dengan revisi UU ITE yang banyak mendapat perhatian masyarakat. Selain itu revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(RKUHP) dan revisi UU Pemasyarakatan (RUU PAS) juga masuk dalam prolegnas.

Tak hanya pemerintah, revisi undang-undang dari usulan DPR juga disetujui masuk prolegnas. Usulan DPR yaitu terkait revisi UU Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Sebenarnya ada lima usulan RUU yang diajukan agar bisa masuk prolegnas, namun tak semuanya disetujui.

Prolegnas sendiri bertujuan agar bisa membentuk perundang-undangan baru sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Ini menjadi instrumen awal dalam perencanaan pembentukan undang-undang. RUU yang masuk ke dalam program ini nantinya menjadi prioritas agar bisa diputuskan menjadi undang-undang.

Revisi UU ITE

Undang-undang ITE sebelumnya banyak mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Banyak yang beranggapan bahwa dalam undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal karet. Akibatnya banyak orang-orang yang akhirnya terjerat hukum karena pasal dalam undang-undang tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sempat berpesan agar UU ITE dapat diimplementasikan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Namun jika tak dapat dilaksanakan maka ia meminta DPR agar merevisi undang-undang tersebut. Pemerintah kemudian memutuskan untuk memilih merevisi UU ITE.

Salah satu isu utama dalam UU ITE adalah soal pasal penghinaan dan pencemaran. Awalnya memang pasal tersebut bermaksud agar masyarakat bisa lebih bijaksana saat berpendapat di dunia maya. Sayangnya kemudian banyak masyarakat yang akhirnya terjerat kasus hukum karena pasal karet tersebut.

Adanya revisi undang-undang ini diharapkan bisa mendukung kebebasan berpendapat dan demokrasi. Tim revisi atau tim rencana UU ITE dibentuk untuk membahas mana pasal karet yang bisa multitafsir. Kementrian Komunikasi dan Informasi bersama kementrian lain bertanggung jawab untuk membahasnya.

Artikel Menarik Lainnya :  Solusi sederhana untuk masalah global? - Tai Chi dan Qigong

Revisi UU Pemasyarakatan

Kasus kebakaran yang terjadi di lembaga pemasyarakatan beberapa waktu lalu menjadi salah satu pendorong agar revisi UU Pemasyarakatan ini lebih diprioritaskan. Masalah lembaga pemasyarakatan di Indonesia sendiri salah satunya mengenai masalah kapasitas. Banyak lapas di berbagai daerah yang melebihi kapasitasnya. Tak heran kemudian masalah kebakaran lapas bermunculan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menginginkan agar revisi UU Pemasyarakatan dapat dilakukan bersama dengan revisi KUHP. Keduanya saling terhubung sehingga perlu dibahas secara beriringan sehingga tidak ada yang tumpang-tindih.

Revisi dalam UU Pemasyarakatan sendiri terkait dengan konsep reintegrasi dan keadilan restoratif. Konsep tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk berbagai masalah dalam lapas.

Berbagai pihak termasuk anggota DPR turut mendukung revisi UU Pemasyarakatan. Adanya revisi diharapkan tak hanya terkait kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan saja. Masalah lain seperti hak narapidana dan manajemen pengelolaan lapas juga harus mendapat perhatian.

Masalah pemasyarakatan di Indonesia sendiri sangat kompleks sehingga tidak hanya bisa dilihat dari kasus kebakaran lapas saja. Ada banyak yang perlu mendapat perhatian sehingga perlu ada kesadaran umum bukan hanya saat ada kasus tertentu saja.

RUU Pemasyarakatan sebenarnya sudah dibahas sejak periode lalu namun belum dapat diselesaikan. Ini juga terkait dengan kesiapan pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang. Permasalahan yang kompleks dalam lembaga pemasyarakatan perlu diselesaikan mulai dari struktur hukumnya. Diharapkan pemerintah dan DPR dapat segera melakukan pembahasan lanjutan sehingga dapat segera menerbitkan undang-undang.

Check Also

Golkar Pastikan Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres 2024

Golkar Pastikan Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres 2024

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurniya mengatakan pihaknya memiliki strategi dan pengawasan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *