Sah! PNS Berani Ikut Kampanye Bisa Dipecat

Sah! PNS Berani Ikut Kampanye Bisa Dipecat

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) didorong untuk menjaga netralitas jelang pelaksanaan kampanye pemilihan presiden 2024. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditandatangani oleh presiden pada 31 Agustus 2021. Peraturan ini diapresiasi oleh sejumlah pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI karena bisa lebih memudahkan penegakan disiplin di masa pemilu dan pemilihan serentak 2024.

 

“Peraturan ini memperkuat PP No.53/2010 soal disiplin PNS,” kata Ketua Bawaslu RI Abhan sebagaimana dikutip dari Media Indonesia pada Rabu (15/9). Jika terbukti melanggar, ASN akan dihukum berat bahkan terancam dipecat. Dalam peraturan tersebut, ia menjelaskan, terdapat deskripsi yang jelas tentang kepala daerah dan PNS yang dilarang untuk memberikan dukungan dalam bentuk apapun selama masa kapanye. PNS tidak boleh menunjukan keberpihakan untuk calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

 

Seperti diketahui, dalam peraturan tersebut dijelaskan tentang rincian larangan, di antaranya tidak boleh ikut kampanye, tidak menjadi peserta kampanye, tidak menggunakan atribut partai tertentu, serta tidak mengerahkan PNS lain agar menjad peserta kampanye. Larangan lainnya yakni tidak menggunakan fasilitas negara untuk mendukung kampanye.

 

Pegawai negara juga dilarang bertindak atau mengambil keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Dilarang pula mengadakan kegiatan, dalam bentuk apapun, yang mengarah pada keberpihakan kepada calon tertentu. Jika ASN terbukti menyatakan dukungannya untuk pasangan calon tertentu, bahkan menyerahkan fotokopi KTP dan KK untuk keperluan pendataan, hukuman tentu saja akan segera diberlakukan.

 

Artikel Menarik Lainnya :  Viani Resmi Tuntut PSI Rp1 Triliun : Saya Tidak Mundur

Jenis hukuman bisa beragam tergantung pada tingkat pelanggarannya. Untuk tingkat ringan, PNS terancam diturunkan jabatannya satu tingkat lebih rendah selama 12 bulan. PNS yang melanggar juga berpotensi berganti statusnya menjadi pejabat pelaksana selama satu tahun, atau yang palingn berat adalah pemberhentian dengan tidak hormat, alias tidak atas permintaan sendiri, sebagai PNS.

 

Jika mengacu pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Abhan menyebut kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh PNS melibatkan 854 pegawai. Dari temuan kasus tersebut, sebagian besar berujung rekomendasi sanksi administratif yang diserahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Ada 87 kasus yang tidak terbukti sebagai pelanggaran,” lanjut dia.

 

Pelanggaran netralitas ASN kebanyakan ditemukan di media sosial. Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, sebagaimana mengutip CNN menyebut, sebanyak 403 kasus pelanggaran ditemukan dari akun media sosial pegawai yang digaji oleh negara. “Mereka menyatakan dukungannya kepada salah satu pasangan calon dan itu termasuk pelanggaran,” katanya.

 

Dengan adanya peraturan baru soal penegakkan netralitas ASN di masa kampanye, diharapkan posisi PNS semakin berintegritas dari segi moral, serta mampu bekerja secara profesional dan akuntabel. Inilah tujuan utama dari disahkannya peraturan sebagaimana dikatakan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada 31 Agustus 2021 lalu. Dikatakan Presiden, penegakkan disiplin untuk PNS seharusnya bisa mendorong kinerja yang lebih produktif.

 

“Ini akan mendorong integritas moral yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier,” katanya. Meski pilpres 2024 masih tiga tahun lagi, segala persiapan harus dilakukan agar pemilu berjalan tertib, adil dan melahirkan para pemimpin yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Pelaksanaan pemilu juga harus dikawal ketat sehingga bisa meminimalisasi pelanggaran, terutama di media sosial.

Artikel Menarik Lainnya :  Kebijajan Baru Xi Jinping yang Bernama Kebijakan “Kemakmuran Bersama”

Check Also

Golkar Pastikan Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres 2024

Golkar Pastikan Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres 2024

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurniya mengatakan pihaknya memiliki strategi dan pengawasan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *